Tugas buat Pemandu : Resume : What’s Wrong with Our University ?

Menurut Soekarno pada saat meresmikan UGM pada zaman agresi militer belanda ke II pada tahun 1949, UGM ini (yang kita sama-sama tempati) adalah universitas yang terbuka bagi rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat—kampus kerakyatan. Kemudian saya bertanya-tanya mengenai kondisi UGM sekarang ini, tahun 2008. Apa perbedaannya? Masihkah kampus kita ini layak mendapatkan predikat sebagai kampus kerakyatan?

TIDAK!

UGM sekarang sudah mandiri sekali mengatur ekonominya. Dengan anggaran yang lebih dari APBD Kabupaten Sleman, seperti UGM layak untuk memekarkan dirinya membentuk kabupaten baru. Sayangnya, anggaran UGM selalu disclaimer bila diperiksa oleh BPK. Seiring diterbitkannya PP mengenai BHMN, UGM dan sejumlah PTN lainnya resmi menjadi PT BHMN terhitung sejak tahun 2001. Jangka waktu 5 tahun, sejatinya titel UGM ini sudah luntur—bukan lagi menjadi PT BHMN. Rencananya, pemerintah akan menggodok dan meratifikasi UU BHP yang akan makin menyengsarakan mahasiswa—terutama kelas menegah ke bawah. Sialnya, UU ini rencananya akan disahkan Agustus ini (tapi sepertinya belum).

UGM adakan dikorporatokrasikan oleh korporatokrat edukatif yang semakin pintar saja mencari uang. Pemerintah pusat sepertinya kehilangan telinga hari ini. Anggaran pendidikan 20% masih jauh dari realita. Jauh tertinggal dari negara-negara berkembang—apalagi dengan negara maju. Saya ingat sebuah kuot yang saya tidak ingat siapa yang mencetus, bahwa suatu negara boleh meminimalisasi anggaran apa saja, kecuali satu, anggaran pendidikan. Bahkan, ketika Jepang hancur oleh bom atom Nagasaki dan Hiroshima, pemerintah Jepang dengan segera menanyakan berapa jumlah tenaga edukasi yang tersisa. Kesimpulannya: pemerintah negara-negara lain sangat menomorsatukan pendidikan, karena pendidikan akan membentuk pemimpin-pemimpin baru dengan kapabiliatas yang dapat mengemban anamat rakyat—khususnya pendidikan.

Pendidikan menjadi sebuah komoditas. Bicara tentang komoditas, pasti teringat dengan Karl Marx, bahwa suatu komoditas harus terlihat menarik atau cukup menarik agar orang lin membelinya. Sebuah prinsip dasar dari ilmu komoditas. Jika, pendidikan merupakan komoditas, maka UGM menjadi korporasinya, dan suatu korporasi akan bersaing di pasar saham. Bila ini mungkin, apa jadinya jika UGM sahamnya dibeli oleh Universitas Lain?

Kembali ke topik utama, biaya BOP yang semula tidak ada, makin lama makin ada, dan makin mahal saja. Pantaslah jika UGM dinobatkan menjadi universitas termahal. Namun, alumnusnya seakan melupakan ke-UGM-annya. Apa mereka malu menjadi alumnus UGM? Apakah mereka sudah lupa dengan UGM? Apa itu yang membuat mereka tidak terlalu segan untuk tidak berbuat baik secara politik dan ekonomi.

Masih segar di ingatan kita, bahwa SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik) tahun ini tidak lagi membubuhkan angka 0 juta pada kolom pertama, banyak mahasiswa baru yang kesulitan mencari uang yang tidak sedikit itu, beberapa diantaranya mengajukan keringanan, dan beberapa diantaranya menjapatkan beasiswa. Belum lagi BOP (Biaya Operasioanal Pendidikan) yang sebesar 75 ribu per SKS (eksak) dan 60 ribu per SKS (non-eksak), membuat mahasiswa semakin mencekik leher mereka sendiri. Alih-alih peningkatan mutu akademik, kalangan elit di rektorat dengan sejukdan santainya mengipas-kipaskan uang mahasiswa yang didapat dari pinjaman utang, pinjaman bank, gadai perhiasan, jual ternak sampai jual tanah, tanpa peduli.

Ironis memang, itulah bukti bahwa tidak ada sekolah murah (Eko Prasetyo), dan sekolah adalah siksaan yang tak tertahankan (Rabindranath Tagore). Apakah UGM se-jelek itu? Tidak juga. Banyak prestasi yang diraih, seperti Teater, Paduan Suara, Swagayugama, dan Marching Band UGM. Tapi jelaga itu terlalu pekat sehingga celahnya pun terlalu cepat sirna kembali.

Komentar